1 Memahami mengapa DPD mengajukan usulan Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Mengetahui usulan DPD terkait penguatan lembaga perwakilan dalam agenda amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Mengetahui dan memahami konsep ideal lembaga perwakilan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Didalam UUD 1945 yang berlaku saat ini, calon presiden hanya bisa ditentukan oleh partai politik. Ketentuan tersebut terdapat pada Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

^{Namun setelah amandemen Undang - Undang Dasar 1945, DPA (Dewan Pertimbangan Agung) dihapus, dikarenakan tugas dan wewenang DPA tidak sesuai terhadap perkembangan ketatanegaraan yang ada di Indonesia. Nah setelah amandemen, lembaga negara meliputi sebagai berikut : MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) Presiden.}

Sebelummaupun sesudah amendemen, bagian Pembukaan UUD 1945 yang terdiri dari empat alinea sebenarnya tidak diubah. AM Fatwa dalam buku Catatan dari Senayan mengatakan, terlepas dari segala kritik kalangan pro-konstitusi baru, UUD 1945 pasca-amandemen adalah hasil final dan maksimal perjuangan reformis di Senayan.

1) Tempat kediaman siapapun tidak boleh diganggu. (2) Menginjak atau memasuki suatu pekarangan tempat kediaman atau memasuki suatu rumah bertentangan dengan kehendak orang yang mendiaminya, hanya diperbolehkan dalam hal-hal yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Pasal 32 Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk 5c9pV. 271 340 352 138 177 250 328 368 344

bagian yang tidak boleh diubah dalam uud 1945 ialah